Sebut Pepera Final, Meset Dinilai Keliru

JAYAPURA—Pernyataan Mantan Tokoh OPM, Nicholas Meset yang menyebutkan Papua final dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Mahkamah Internasional, mulai mengundang kontra, kali ini datang dari rekan-rekan seperjuangnya. 

Kepada media ini, Selasa (27/7) malam kemarin, Juru Bicara Political West Papua Saul Bomoy kepada Bintang Papua mengatakan, pernyataan Nicholas Meset merupakan pembohongan terhadap perjuangan rakyat Papua Barat yang dilakukan,

karena berada dalam tekanan dan keterpaksaan.

Menurutnya, Pepera 1969 itu belum final dan Mahkamah Internasional maupun badan keamanan dunia (PBB) sejak tahun 1969 hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan pernyataan ataupun keputusan yang menyebutkan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. “Papua dalam NKRI itu karena hasil rekayasa Pepera 1969, hasil rekayasa bukan murni,” tegasnya mengulang.

Oleh karena itu pihaknya, lanjut Bomoi, menyarankan kepada Nicolas Meset untuk menghentikan manuver politiknya yang selalu menyebutkan bahwa Papua sudah final dalam NKRI , karena hal tersebut adalah pembohongan, sebaiknya Nicholas Meset memilih diam dan tidak banyak berkomentar soal masalah Politik Papua. “Jangan terus menutupi kebenaran, kau sebaiknya pasimaut, (tutup mulut) dan kau sudah kalah dalam berpolitik bagi Papua Barat, yu tipu dan yu, tutup mulut dan diam-diam di Papua kita berdosa terhadap rakyat Papua Barat,” ungkapnya.

Bomoy yang juga merupakan korban Daerah Operasi Militer (DOM) menegaskan bahwa ferendum rakyat Papua Barat merupakan satu-satunya cara paling demokratis di dunia. “Ini mekanisme demokrasi, hukum dan humanisme (HAM) untuk penentuan nasib sendiri, sesuai dengan declaration of humanisme and united nation,” terangnya.

Dia juga menuding bahwa manuver politik yang dilakukan Nicholas Meset karena yang bersangkutan telah buat kontrak politik dengan Pemerintah Indonesia sehingga hal itu bisa dimaklumi. “Dialog antara pemerintah RI dengan Rakyat Indonesia juga harus dihentikan karena itu bukan solusi, itu memperumit serta memperpanjang konflik di Papua Barat,” singgungnya.(***)

JUBI --- Puluhan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar unjuk rasa di Abepura, Jayapura, Rabu (28/7). Mereka mempertanyakan mandeknya penyelidikan sejumlah kasus korupsi di Papua. 

Massa yang datang sejak pukul 13.50 WIT membawa spanduk yang mengecam buruknya penanganan korupsi. “Kami mau setiap koruptor di Papua ditindak tegas sesuai aturan hukum,” ujar Gepamer Alua, Koordinator Pendemo di halaman kantor Kejati Papua.

KNPB menilai selama ini proses hukum belum berjalan seimbang antara rakyat biasa dengan para pejabat yang terganjal kasus korupsi. “Jadi jangan menuduh rakyat separatis, padahal separatis adalah para koruptor di Tanah Papua yang harus di periksa,” terangnya.

Gepamer Alua menjelaskan bahwa korupsi di Papua tergambar dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Provinsi Papua tahun 2009 yang mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan dana. “Dimana terungkap banyak laporan keuangan yang dikelola Pemprov Papua tidak bisa di pertanggungjawabkan penggunaannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Papua, Palty Simanjuntak mengatakan pihaknya selalu menangani secara baik kasus korupsi di Papua. “Kasus korupsi semuanya sudah ditangani secara baik, dimana saat ini ada 66 kasus di seluruh Tanah Papua,” kata Party Simanjuntak.

Selamat Jalan Kawan

Setelah dikabarkan hilang sejak Rabu Malam (28/07), Jenazah Ardiansyah Matra'is, wartawan yang pernah bekerja sebagai kontributor ANTV, jurnalis di Tabloid Jubi dan Merauke TV pagi ini ditemukan hanyut terbawa air sungai disekitar Gudang Arang, Merauke. Belum diketahui penyebab almarhum meninggal. Selamat Jalan Kawan! Beristirahatlah dengan tenang!

Selebarsi Titus Bonay, usai Membobol gawang Persela Lamongan dalam lanjutan Divisi Utama PSSI.